Ketentuan dan Peraturan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Ketentuan dan Peraturan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Berikut ini adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), baik ketentuan kelembagaan,
kegiatan usaha, prinsip kehati-hatian dan lainnya.
Adapun istilah dan penjelasannya adalah sebagi
berikut:
UU = Undang-Undang
PBI = Peraturan Bank Indonesia
SEOJK = Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
POJK
= Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PMK = Peraturan Menteri Keuangan
PP = Peraturan Pemerintah
PP = Peraturan Pemerintah
A.
Kelembagaan & Kegiatan Usaha
BPR
1. Bank Perkreditan Rakyat
§ POJK no 20/POJK.03/2014 Bank
Perkreditan Rakyat [baca/unduh]
§ SEOJK no 16/SEOJK.03/2015 Bank
Perkreditan Rakyat [baca/unduh]
[Lamp1] [Lamp 2] [Lamp 3] [Lamp 4]
2. Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR
§
POJK no 10/POJK.03/2016 Pemenuhan
Ketentuan BPR dan Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR [baca/unduh]
§
SEOJK no 19/SEOJK.03/2016 Pemenuhan
Ketentuan BPR dan Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR [baca/unduh]
3. Kegiatan Usaha dan Jaringan
Kantor Berdasarkan Modal Inti
§
POJK no 12/POJK.03/2016 Kegiatan
Usaha dan Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti [baca/unduh]
§
SEOJK no 45/SEOJK.03/2017 Kegiatan
Usaha dan Jaringan Kantor (Multilisence) [baca/unduh] [Lamp 1] [Lamp 2] [Lamp 3] [Lamp 4] [Lamp 5] [Lamp 6] [Lamp 7]
4. Sertifikasi Direktur dan Komisaris
§
POJK no 44/POJK.03/2015 Sertifikasi
Kompetensi Kerja [baca/unduh]
§
Penjelasan POJK no 44/POJK.03/2015 [baca/unduh]
§
SKKNI BPR no 322 tahun 2016 [baca/unduh]
5. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper
Test)
§
POJK no 27/POJK.03/2016 Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan [baca/unduh]
§
Penjelasan POJK no 27/POJK.03/2016 [baca/unduh]
§
SE no 39/SEOJK.03/2016 Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan [baca/unduh] [Lamp]
§
POJK no 34/POJK.03/2018 Penilaian
Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan [baca/unduh]
§
SEOJK no 09/SEOJK.03/2019 Penilaian
Kembali Pihak Utama Bank [baca/unduh]
6. Izin Pedagang Valuta Asing
§
SE no 9/38/DPBPR, 28 des 2007 Tata Cara Perizinan dan
Pelaporan BPR dan BPRS yang Melakukan Kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing [baca/unduh] dan lampiran [ read/download ]
7. Pungutan oleh OJK
§
PP no 11/2014 Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan [baca/unduh]
8. Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan BPR/BPRS
§
POJK nomor 21/POJK.03/2019 Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan
BPR/BPS [ read/download ]
B.
Prinsip Kehati-hatian, Kesehatan Bank & Pemeriksaan
1. Perlindungan Konsumen, Literasi & Inklusi Keuangan
§
POJK no 1/POJK.07/2013 Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan [baca/unduh]
§
SE no 2/SEOJK.07/2014 Pelayanan
dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen [baca/unduh]
§
SE no 1/SEOJK.07/2014 Pelaksanaan
Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kpd Konsumen dan/atau
Masyarakat [baca/unduh]
§
SE no 12/SEOJK.07/2014 Penyampaian
Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan [baca/unduh]
§
SE no 13/SEOJK.07/2014 Perjanjian
Baku [baca/unduh]
§
POJK no 76/POJK.07/2016 Peningkatan
Literasi dan Inklusi Keuangan [baca/unduh] [Penjelasan]
§
POJK no 18/POJK.07/2018 Layanan
Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan [baca/unduh]
§
SEOJK no 17/SEOJK.07/2018 Pedoman
Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan [baca/unduh]
2. Tata Kelola BPR
§
POJK no 4/POJK.03/2015 Penerapan
Tata Kelola bagi BPR [baca/unduh]
§
SE OJK no 5/SEOJK.03/2016 Penerapan
Tata Kelola BPR [baca/unduh] [Lamp 1] [Lamp 2 – Rumus] [Lamp 3]
§
SE OJK no 6/SEOJK.03/2016 Penerapan
Fungsi Kepatuhan [baca/unduh]
§
SE OJK no 7/SEOJK.03/2016 Standar
Pelaksanaan Fungsi Audit Intern [baca/unduh] [Lamp]
3. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
§
POJK no 5/POJK.03/2015 Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan
Rakyat [baca/unduh]
§
POJK no 26/POJK.03/2015 KPMM
Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan [baca/unduh]
4. Manajemen Risiko bagi BPR
§
POJK no 13/POJK.03/2015 Penerapan
Manajemen Risiko bagi BPR [baca/unduh]
§
SEOJK no 1/SEOJK.03/2019 Penerapan
Manajemen Risiko bagi BPR [baca/unduh]
5. Batas Maksimum Pemberian Kredit
§
POJK no 49/POJK.03/2017 Batas
Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat [baca/unduh] penjelasannya [baca/unduh]
6. Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan
§
PBI no 11/20/PBI/2009 Tindak Lanjut terhadap Bank
Perkreditan Rakyat Dalam Pengawasan Khusus [ read/download ]
§
SE no 11/19/DKBU, 31 juli 2009 Ketentuan Pelaksanaan PBI
no. 11/20/PBI/2009. [ read/download]
§
POJK no 19/POJK.03/2017 Penetapan
Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR/BPRS [baca/unduh] Penjelasannya [baca/unduh]
§
SE no 56/SEOJK.03/2017 Penetapan
Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR/BPRS [baca/unduh]
§
POJK no 43/POJK.03/2017 Tindak
Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank [baca/unduh]
7. Kualitas Aktiva Produktif
§
PBI no 8/19/PBI/2006 Kualitas Aktiva Produktif dan
Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
§
PBI no 13/26/PBI/2011 Perubahan atas PBI no 8/19/PBI/2006,
tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva
Produktif
§
POJK no 33/POJK.03/2018 Kualitas
Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
8. Pedoman Kebijakan Perkreditan
§
SE nomor 14/26/DKBU, 19 september 2012 Pedoman Kebijakan
dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat [
§
Lampiran SE no 14/26/DKBU [baca/unduh]
9. Pedoman Akuntansi BPR
§
SE OJK no 40/SEOJK.03/2017 Penetapan
Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan BPR [baca/unduh]
§
Pedoman Akuntansi BPR
10. Laporan Bulanan
§
POJK no 13/POJK.03/2019 Pelaporan
BPR/BPRS Melalui Sistem Pelaporan OJK [baca/unduh] [Summary]
§
SEOJK no 08/SEOJK.03/2019 Laporan
Bulanan BPR [baca/unduh]
11. Transparansi Kondisi Keuangan
§
POJK no 48/POJK.03/2017
Transparansi Kondisi Keuangan BPR [baca/unduh]
§
SE OJK no 39/SEOJK.03/2017 Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi [baca/unduh] [Lamp]
§
SE OJK no 16/SEOJK.03/2019 Perubahan
SE OJK no 39/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Publikasi
12. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK-OJK)
§
POJK no 18/POJK.03/2017 Pelaporan
dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK [baca/unduh]
§
Pedoman Penyusunan Data SLIK [baca/unduh]
§
Struktur Data SLIK [baca/unduh]
§
SEOJK no 50/SEOJK.03/2017 Pelaporan
dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK [baca/unduh] [Lamp I] [Lamp II] [Lamp III] [Lamp IV]
13. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
§
SK Dir. No.30/12/KEP/DIR tanggal
30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR [baca/unduh]
§
Kodifikasi PBI Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan
Bank [baca/unduh]
14. Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan & Pelatihan
§
POJK no 47/POJK.03/2017 Penyediaan
Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan SDM BPR [baca/unduh] penjelasannya
[baca/unduh]
15. Rencana Bisnis
§
POJK no 37/POJK.03/2016 Rencana
Bisnis BPR/BPRS [baca/unduh] [Penjelasan]
§
SEOJK no 52/SEOJK.03/2016 Rencana
Bisnis BPR [baca/unduh] [Lamp]
16. Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi
§
POJK no 75/POJK.03/2016 Standar
Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS [baca/unduh]
§
SEOJK no 15/SEOJK.03/2017 Standar
Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS [baca/unduh] [Lamp I] [Lamp II]
17. Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP
§
POJK no 13/POJK.03/2017 Penggunaan
Jasa AP dan KAP [baca/unduh]
§
SEOJK no 36/SEOJK.03/2017 Tatacara
Penggunaan Jasa AP dan KAP [baca/unduh] [Lamp]
18. Pemeriksaan Bank
§
POJK no 41/POJK.03/2017 Pemeriksaan
Bank [baca/unduh]
19. Perlakuan Khusus
§
POJK no 45/POJK.03/2017 Perlakuan
Khusus Kredit pada Daerah Bencana [baca/unduh]
20. Keuangan Berkelanjutan
§
POJK no 51/POJK.03/2017 Penerapan
Keuangan Berkelanjutan [baca/unduh] [Penjelasan] [Lamp 1] [Lamp 2]
C. Tindak Pidana Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme
1.Undang-Undang
§
UU no 8/2010 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TPPU [baca/unduh]
§
UU no 9/2013 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TP
Pendanaan Terorisme [baca/unduh]
2. Peraturan Pemerintah
§
PP no 43/2015 ttg Pihak Pelapor [baca/unduh]
§
PP no 2/2016 ttg Tatacara Penyampaian Informasi dalam
Pencegahan dan Pemberantasan TPPU [baca/unduh]
3. Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan
§
POJK no 12/POJK.01/2017 ttg
Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di
Sektor Jasa Keuangan [baca/unduh] [Penjelasan]
§
SE no 32/SEOJK.03/2017 ttg
Penerapan APU & PPT di Sektor Perbankan [baca/unduh] [Lamp]
§
POJK no 23/POJK.01/2019 ttg
Perubahan atas POJK no 12/POJK.01/2017 ttg Penerapan Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan [baca/unduh]
4. Peraturan Kepala PPATK
§
Perka No PER-14/1.02/PPATK/11/14 ttg Pengenaan Sanksi
Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan [baca/unduh]
§
Perka No PER-02/1.02/PPATK/02/15 ttg Kategori Penguna
Jasa Berpotensi Melakukan TPPU [baca/unduh]
5. Surat Edaran PPATK
§
Surat No S-66/1.02.3/PPATK/03/15 ttg Penolakan Hubungan
Usaha dg Orang/Korporasi yang terdaftar dalam TTOT [baca/unduh]
§
Surat No SE-03/1.02/PPATK/05/15 ttg Indikator Transaksi
Keuangan Mencurigakan [baca/unduh]
§
Surat Edaran no 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemblokiran
Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korposasi yang Identitasnya
Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris [baca/unduh]
D. Ketentuan Lainnya
1. Pajak Bunga Simpanan
§
PP no 131/2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga
Tabungan dan Deposito [baca/unduh]
2. Pengakuan Biaya
§
PMK no 81/PMK.03/2009 tanggal
22 April 2009 ttg Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh
Dikurangkan sebagai Biaya [baca/unduh]
§
PMK no 219/PMK.011/2012 tanggal
21 Desember 2012 ttg Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana
Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya [baca/unduh]
§
PMK no 02/PMK.03/2010 ttg
Biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto [baca/unduh]
§
PMK no 105/PMK.03/2009 ttg Piutang
yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih [baca/unduh]
3. Penjaminan Simpanan
§
PLPS no 2/2014 ttg Perubahan atas PLPS no 2/PLPS/2010 ttg
Program Penjaminan Simpanan [PLPS_2 th 2014 Perubahan PLPS Penjamiman 2010]
§
Panduan Tatacara Perhitungan Premi [baca/unduh]
§
PLPS no 1-2018 Laporan BPR [baca/unduh]
§
PLPS no 2-2018 Laporan BPR/BPRS [baca/unduh]
4. Pajak Penghasilan
§
PMK no 101/PMK.010/2016 ttg
Penyesuaian PTKP [baca/unduh]
§
PMK no 102/PMK.010/2016 ttg
Penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaanDari pegawai harian dan
mingguan serta pegawai tidak tetap Lainnya yang tidak dikenakan pemotongan
pajak penghasilan [baca/unduh]
§
Peraturan Dirjen Pajak no PER-16/PJ/2016 ttg Pedoman
Teknis Tatacara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh ps 21 [baca/unduh]
5. Pelaporan EOI – DJP
§
UU RI no 9 tahun 2017 ttg Penetapan-Peraturan-Pemerintah-Pengganti-UU-No.-1-Tahun-2017-tentang-Akses-Informasi-Keuangan-Untuk-Kepentingan-Perpajakan-Menjadi-Undang-Undang [baca/unduh]
§
PMK no 70/PMK.03/2017 ttg
Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan [baca/unduh]
§
PMK no 19/PMK.03/2018 ttg Perubahan
PMK no 70/PMK.03/2017 ttg Petunjuk Teknis Mengenai Akses
Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan [baca/unduh]
6. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)
§
Peraturan Menteri Agraria no 22 tahun 2017 ttg Penetapan
Batas Waktu Penggunaan SKMHT untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu [baca/unduh]
7. Struktur dan Skala Upah
§
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan no 1 tahun 2017 ttg
Struktur dan Skala Upah [baca/unduh]
8. Hak Tanggungan
§
UU no 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan [baca/unduh]
§
Permen no 22 tahun 2017 Penetapan Batas Waktu
PenggunaanSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggunganuntuk Menjamin Pelunasan Kredit
Tertentu [baca/unduh]
Leave a Comment